11:41 am - Selasa November 21, 2017

Tim Kerja MPR RI Gelar ‘Dengar Pendapat Umum’ di Unimal

276 Viewed Redaksi 0 respond
MPR RI Gelar dengar pendapat di Unimal

Ketua Tim Kerja Sistem ketatanegaraan MPR RI, Ahmad farhan Hamid saat memberi keterangan pers (foto: faizin/PR)

Lhokseumawe–Tim kerja sistem ketatanegaraan Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar diskusi publik atau dengar pendapat umum di Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Jumat (28/03).

Menurut panitia, dilaksanakan acara tersebut bertujuan untuk mendengar aspirasi atau masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhoseumawe, terkait tujuh isu pokok sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kegiatan yang dikemas dalam tajuk “Reformasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN”, dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta dari berbagai kalangan masyarakat, seperti unsur birokrasi pemerintahan, partai politik, militer, praktisi, LSM, media massa, akademisi dan mahasiswa.

Kegiatan dengar pendapat umum tersebut,yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB itu menghadirkan pembicara; DR Ahmad Farhan Hamid, MS, Wakil Ketua MPR RI sebagai keynote speaker, Rektor Unimal, DR. Apridar, M.Si dan pakar hukum tatanegara, Amrizal J Prang, SH, LLM.

Single content advertisement top

Masing-masing pembicara mengurai konteks reformasi perencanaan pembangunan nasional ke depan dari sisi pandangan yang berbeda. Dalam sesi diskusi, elemen masyarakat juga menyumbangkan sumbangsih pemikiran ke arah kemajuan, kesejahteraan rakyat dan bangsa ini.

Di sela-sela acara, saat ditanyai kondisi politik dan situasi demokrasi di Aceh saat ini yang menjurus kegalauan masyarakat, Farhan Hamid menilai kondisi Aceh normal, kalaupun ada gangguan itu hanya sebagai riak-riak kecil saja.

“Para caleg sewajarnya berjuang melalui visi dan misi, tidak melalui adu fisik, saling menghormati satu sama lain, termasuk jangan mengganggu atribut-atribut orang lain. Kalau ada satu dua ada gangguan, sebaiknya jangan dibalas gangguan itu, biasa orang yang mengganggu akan berpikir ulang”, tegas Wakil ketua MPR RI ini.

Meskipun terjadi gangguan kecil dalam proses demokrasi di Aceh, Farhan Hamid tidak melihat terjadi fenomena anomali demokrasi dalam realitas sosial politik Aceh.

Menurutnya, proses demokrasi di Aceh berjalan dengan baik. “Jika ada satu dua gangguan konflik ditengarai bisa memicunya terganggunya hak-hak politik masyarakat”, pungkasnya  (fz)

Editor: Safta

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

FIMA Paya Bakong Imbau Parlok Aceh Hentikan Permusuhan

Pemerintah Aceh Kembali Buka Pendaftaran Magang Jepang 2014

Related posts
Your comment?
Leave a Reply