4:30 am - Senin November 20, 2017

Sekda Kota Lhokseumawe Diperiksa Kejati Aceh

344 Viewed Redaksi 0 respond

Ilustrasi (suarapembaharuan)

Banda Aceh–Kejaksaan Tinggi Aceh memeriksa Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Dasni Yuzar yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah dari Pemerintah Aceh

Dilansir antaraaceh.com, Selasa (15/4), Kepala Kejati Aceh Tarmizi melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Amir Hamzah di Banda Aceh, Selasa, mengatakan, tersangka hadir ke kejaksaan didampingi penasihat hukumnya.

“Ini pemeriksaan Dasni Yuzar yang pertama sebagai tersangka. Sebelum yang bersangkutan pernah diperiksa, tetapi pemeriksaannya sebagai saksi saat di penyelidikan,” kata Amir Hamzah.

Selain tersangka Dasni Yuzar, Kejaksaan Tinggi Aceh juga memeriksa dua tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Keduanya, yakni Amir Nizam dan Reza Maulana, yang juga anak kandung Dasni Yuzar.

“Ketiganya mulai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan diperkirakan berakhir hingga Selasa (15/4) petang. Ada sekitar 20 pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada para tersangka,” kata dia.

Single content advertisement top

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan Dasni Yuzar, Amir Nizam, dan Reza Maulana sebagai tersangka korupsi dana hibah Pemerintah Aceh tahun anggaran 2010 sebesar Rp 1 miliar.

Tersangka Dasni Yuzar dan Amir Nizam merupakan ketua dan sekretaris Yayasan Cakradonya, lembaga yang menerima dana hibah tersebut. Sedangkan Reza Maulana, merupakan direktur perusahaan properti yang menerima pelimpahan dana Rp1 miliar tersebut.

Dugaan korupsi yang melibatkan tiga tersangka ini berawal ketika Pemerintah Aceh menyalurkan bantuan Rp 1 miliar kepada Yayasan Cakradonya yang beralamat di Lhokseumawe pada tahun anggaran 2010.

Berdasarkan proposal yayasan, bantuan tersebut digunakan untuk pembersihan lahan pembangunan pusat olah raga di Kota Lhokseumawe. Namun, dana bantuan tersebut diberikan kepada tersangka Reza Maulana, direktur perusahaan properti.

Masalahnya, Yayasan Cakradonya tidak memiliki badan hukum. Yayasan yang belum memiliki badan hukum tidak boleh menerima dana bantuan dari pemerintah karena ilegal.

“Untuk kasus ini, kami sudah memintai keterangan sejumlah saksi. Menyangkut apakah para tersangka ditahan atau tidak, tergantung hasil pemeriksaannya nanti,” kata Amir Hamzah. (ant/pr)

Editor: Khairu S

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Ups…Lapas Indonesia Bisa Cari Perempuan, Narkoba, Makan Nasi Padang

Ups.. Pejabat Kemendagri Korupsi Proyek e-KTP

Related posts
Your comment?
Leave a Reply