3:11 pm - Jumat November 25, 3763

SBY Diultimatum KPK Soal Pengelolaan Dana Bansos

290 Viewed Redaksi 0 respond
KPK Ultimatum SBY

Abraham Samad dan SBY (image: intelijen.co.id)

Jakarta–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai pengelolaan dana bantuan sosial.

Surat tersebut dibubuhi tandatangan Ketua KPK Abraham Samad. Materinya berisi imbauan agar pengelolaan dana bansos difokuskan di Kementerian Sosial.

Single content advertisement top

“Hari ini pimpinan KPK mengirim surat kepada Presiden berkaitan dengan dana bansos,” tegas Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (24/3/2014).

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Johan, ultimatum tersebut disampaikan kepada Presiden, karena KPK melihat alokasi dana bansos selama ini masih tersebar di sejumlah kementerian.

Agar pengelolaannya efektif, lebih baik jika alokasi dana bansos ditempatkan di satu kementerian, yakni Kemensos.

“Biar fokus. Pengelolaan bantuan sosial itu kan harusnya di Kemensos yang memang bergerak di bidang bantuan sosial itu, ini usulan ya,” kata Johan.

Johan juga menjelaskan, surat yang dikirimkan itu berkaitan dengan alokasi dana bansos yang meningkat menjadi Rp 91,8 triliun.

Seperti diberitakan sebelumnya,
dana bansos dalam nota keuangan yang semula Rp 55,86 triliun menjadi Rp 91,8 triliun dalam keputusan presiden.

Tambahan itu disebabkan adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari yang awalnya belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.

“Itu menjadi salah satu alasan ya, penggunaan dana bansos itu tidak signifikan ya. Kalau tidak, KPK mencegah jangan sampai itu digunakan untuuk kepentingan yang lain, kepentingan politik, dan lain-lain,” kata Johan.

Terkait bansos ini, kata Johan, KPK juga telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Kepada kepala daerah, KPK mengimbau agar pengelolaan dana bansos mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang menganut prinsip akuntabilitas, transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan.

Menurutnya, surat kepada kepala daerah ini dilandasi kajian KPK terhadap penggunaan dana bansos dan hibah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada).

KPK menemukan adanya peningkatan penggunaan dana bansos menjelang pilkada. Terlebih, KPK pernah menangani kasus penyelewenangan dana bansos yang modusnya mengalirkan dana tersebut kepada yayasan fiktif. (tribunnews)

Editor: Khairu S

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Menkeu: Penting Caleg & Capres Buka Data Pajak ke Publik

80% Masjid di Indonesia Berpaham Islam Moderat

Related posts
Your comment?
Leave a Reply