5:23 pm - Sabtu November 18, 2017

Polri Didesak Penjarakan Pejabat Yang Loloskan Honore K2 ‘Siluman’

311 Viewed Redaksi 0 respond
Polri didesak Penjarakan Pejabat Yang Loloskan Honorer K2 Siluman

Honorer K2 Ikut Tes CPNS 2013 (ilustrasi: tribunnews)

Jakarta–Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Bareskrim Polri untuk pidanakan pejabat yang meloloskan ribuan Tenaga Kerja Honorer Kategori 2 (K2) dalam rekruitmen CPNS 2013. Pasalnya, ribuan Honorer K2 yang lolos rekruitmen CPNS 2013 itu menggunakan Surat Keputusan (SK) bodong alias fiktif.

“Kami mendesak Polri untuk mengusut tuntas dan pidanakan pejabat daerah yakni Sekda, BKD, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang meloloskan Honorer K2 yang menggunakan SK fiktif,” kata Koordinator KLPC, Febri Hendri di kantor ICW, Jakarta, yang dilansir metrotvnews.com, Ahad (16/3).

Berdasarkan data yang dihimpun KLPC, ribuan Honorer K2 itu lolos dengan tidak memenuhi kriteria PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Diduga lolosnya Honorer K2 dengan SK fiktif itu melibatkan pejabat tinggi daerah. Sejumlah peserta diminta untuk membayar sejumlah uang Rp80 juta hingga Rp120 juta ke pejabat daerah itu untuk memuluskan langkah mereka dalam proses rekruitmen CPNS.

Misalnya di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tangerang. Di Blitar, dari 518 peserta Honorer K2 yang lulus sebesar 56 persennya menggunakan SK bodong.

Single content advertisement top

“Dari 1562 Honorer K2 yang terdaftar, 518 yang lolos. Sebanyak 288 di antaranya adalah honorer dengan masa tugas (SK) 2005 ke atas. Ini bertabrakan dengan amanah PP 48 Tahun 2005 di mana masa tugas saat ikut rekruitmen CPNS minimal 1 tahun,” kata Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar.

Sementara di Kabupaten Tangerang, dari 3.556 peserta, ada 1.068 yang lulus. “100 peserta yang lulus di antaranya menggunakan SK fiktif,” kata Staf Divisi Advokasi Serikat Guru Tangerang (SGT).

Pemalsuan dokumen SK awal Honorer K2 oleh Kepala Unit Kerja dan SK penetapan oleh pejabat tinggi daerah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen negara.

Ini sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

“Kami mendesak Bareskrim Polri memerintahkan Kapolda dan Kapolres untuk mengusut pejabat pemerintah daerah yang diduga terlibat pidana pemalsuan dokumen Honorer K2 di seluruh Indonesia,” tegas Febri.

Rencananya, KLPC akan melaporkan temuan ini ke Bareskrim Polri pada Selasa 18 Maret 2014. (metrotv/pr)

Editor: Khairu S

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Buron 2 Tahun, Mantan Dirut TVRI Ditangkap Kejagung

Polisi Bekuk Pemberondong Posko NasDem

Related posts
Your comment?
Leave a Reply