3:11 pm - Minggu November 24, 9191

Pemkot Banda Aceh Godok Qanun Bebas Asap Rokok

338 Viewed Redaksi 0 respond

Banda Aceh–Merokok makin membudaya di Aceh. Budaya patriarki yang dianut provinsi itu menempatkan pria sebagai penguasa, sehingga bagi kaum adam merokok dianggap sebagai hal lumrah.

Sementara bagi kaum perempuan, merokok dianggap stigma, sehingga mereka juga kerap tak kuasa menegur perokok. 

Direktur Pusat Studi Pengendalian Rokok (CTSC), Rizanna Rosemary, mengatakan, hal ini menjadi salah satu alasan sulitnya melarang orang merokok di Aceh. Kondisi ini makin diperparah dengan perilaku orangtua yang sering menyuruh anaknya membeli rokok.

Single content advertisement top

“Ini kan akan ada proses imitasi (meniru). Jadi keluarga ada yang merokok, anaknya akan ikut merokok juga,” katanya, sebagaimana dilansir Okezone.com.

CTSC sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pada November 2011 sebagai wadah kampanye antirokok di Aceh.

Menurutnya, informasi bahaya atau dampak buruk dari merokok yang diketahui masyarakat jauh lebih sedikit dibanding iklan ‘mengajak’ orang membeli rokok. Pengaruh iklan dalam menyosialisasikan rokok sebagai citra kejantanan dan keperkasaan dinilai ikut mendorong orang untuk membeli rokok atau merokok.

“Kalau belum merokok, kamu itu seolah tidak jantan. Jadi pencitraan yang dibuat media atas pesan rokok itu semakin menyulitkan orang meninggalkan rokok,” papar Dosen Jurusan Komunikasi FISIP Unsyiah itu.

Rizanna menilai, pendidikan antirokok sangat perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ini untuk meminimalisasi munculnya perokok dini. Kurikulum baru yang disusun Menteri Pendidikan Nasional tahun ini, memberi ruang besar terhadap muatan lokal. “Ruang muatan lokal ini bisa dimanfaatkan untuk memasukkan pendidikan antirokok ini dalam kurikulum.”

Menjawab permasalahan rokok yang makin mengkhawatirkan, Pemerintah Kota Banda Aceh kini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Kawasan Tanpa Rokok yang nantinya akan diterapkan untuk mengganti Peraturan Wali Kota yang kurang berjalan.

Sektretaris Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, Saifuddin mengatakan, aturan ini bukanlah untuk melarang orang merokok secara menyeluruh, namun lebih kepada upaya melindungi perokok pasif dari asap rokok, khususnya ketika berada di tempat-tempat umum. “Kita bukan melarang orang merokok, tapi mencoba melindungi orang yang tidak merokok dari asap rokok,” ujarnya.

Saifuddin yang sudah 10 tahun berhenti merokok mengatakan, bagi orang yang tidak merokok asap rokok itu sangat menjijikkan. “Saya dulu perokok, saya merokok dari SMP. Tapi sekarang sudah berhenti. Ketika kita sudah berhenti merokok, maka kita akan membenci asap rokok itu,” akunya.

Dalam rancangan Qanun yang disusun Dinas Kesehatan Pemkot Banda Aceh itu memang tak secara tegas mengatur larangan merokok di warung kopi, lokasi paling banyak dimanfaatkan perokok di Aceh sekarang.

Rancangan itu hanya mengatur kawasan bebas rokok meliputi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat kerja, sarana olahraga, angkutan umum dan tempat umum yang tertutup.

Jika kedapatan merokok di tempat dimaksud akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga hari atau denda maksimal Rp50 ribu. Setiap orang atau perusahaan yang menjual, mengiklan atau membeli rokok di area itu juga diancam penjara tujuh hari atau denda maksimal Rp5 juta. Selanjutnya jika pengelola kawasan bebas rokok luput mengawasi larangan itu maka dia bisa pidana 15 hari penjara atau denda hingga Rp10 juta.

“Hal-hal yang tidak diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota,” sebut Media Yulizar, Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh. Rancangan qanun ini akan segera diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) untuk dibahas dan disahkan.

Rencana penerapan aturan kawasan tanpa rokok ini disambut baik warga Banda Aceh. Mereka meminta Pemkot gencar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, karena mempertegas sanksi saja tak menjamin aturan itu berlaku efektif.

“Yang sangat penting itu sosialisasi dan edukasinya. Sekarang coba Anda lihat, informasi antirokok kalah dengan informasi rokok itu sendiri yang sangat mudah didapatkan masyarakat lewat iklan-iklan di banyak tempat,” ujar Rizanna.

Sementara itu, Azzumar Firdhia, Nurul Fajri, dan Syarifah warga Banda Aceh perokok pasif, meminta Pemkot memasukkan klausul yang mengatur setiap warung kopi atau kafe menyediakan ruang khusus bebas asap rokok dalam rancangan Qanun kawasan tanpa rokok. Tentunya dengan tanpa membedakan harga.

“Ini sangat penting supaya orang seperti kami yang tidak merokok ini bisa mendapat hak kenyamanan berada di tempat umum,” kata Nurul. (OKEZONE)

Editor: Khairu

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

Mendadak Mendikbud Sambangi KPK

Panitia Terima Berkas Calon Dekan Fisipol UGP 2013-2017

Related posts
Your comment?
Leave a Reply