Daerah

Pemkab Aceh Jaya Siap Lakukan Pemerataan Guru


Calang–Kabupaten Aceh Jaya menyatakan kesiapannya untuk melakukan analisis distribusi/pemerataan guru berbasis data pokok pendidikan (Dapodik) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kegiatan “Sosialisasi analisis dan Pemerataan guru di Kabupaten Aceh Jaya” pada tanggal 24 Juli 2013 di Aula Kantor Bupati Aceh Jaya, dihadiri langsung oleh bupati dan para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan kabupaten diantaranya Ketua DPRK, Disdikpora, Kemenag, BKPP, Bappeda dan MPD Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Aceh Jaya mendukung penuh dan sepakat pentingnya analisis tersebut untuk pemerataan pendidikan, “Pemerataan guru penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing lulusan yang lebih berkualitas ke depan,” jelas bupati.

Diakui bupati, untuk melakukan distribusi atau mutasi guru banyak tantangan yang dihadapi, terutama benturan sosial kepentingan dan politik. “Kami akui banyak benturan dalam melakukan mutasi, tapi untuk mencapai mutu pendidikan yang merata dengan kapasitas guru yang baik, maka distribusi pemerataan guru perlu dilakukan,” ujar Bupati.

Proses untuk menghasilkan analisis yang akurat berdasarkan data tersebut akan dilaksanakan selama 4 bulan hingga November 2013 yang diakhiri dengan uji publik atau pemaparan hasil analisis untuk pengambilan kebijakan pada tingkat kabupaten.

Pihak Disdikpora dan Kemenag pula akan dilibatkan dalam proses yang difasilitasi oleh USAID PRIORITAS tersebut. “Kami berharap staff pendataan Disdikpora dan Kemenag akan mampu melakukan pemetaan dan analisis kecukupan dan kebutuhan guru pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, dan kabupaten/kota,” harap Ridwan Ibrahim, Koordinator USAID PRIORITAS Aceh, dengan adanya keterlibatan langsung DIsdikpora dan Kemenag.

Ridwan juga menegaskan pentingnya distribusi guru yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. “Program ini mendukung peraturan bersama lima menteri, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8,” jelas Ridwan.

Menurut Koordinator Governance and Management USAID PRIORITAS, berdasarkan data September 2012, 32 % atau 38 SD/MI di Aceh Jaya masih kekurangan guru kelas untuk setiap rombel. 60 % atau 71 SD/MI masih kekurangan guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4, dan 80 % atau 95 SD/MI masih kekurangan guru yang bersertifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan SPM (kurang dari dua guru setiap sekolah harus memiliki guru yang berkualifikasi S1 dan bersertifikasi).

Berdasarkan Data 2012 pula dia jelaskan, “20 % atau 8 SMP/MTs di Aceh Jaya masih kekurangan guru berkualikasi akademik S1 atau D4 sesuai tuntutan SPM (kurang dari tujuh puluh persen persekolah) dan 95 % atau 38 SMP/MTs masih kekurangan guru yang bersertifikasi pendidik berdasarkan tuntutan SPM (diisyaratkan oleh SPM setiap sekolah harus memiliki sebanyak 35 % guru bersertifikasi).” Jelas Dr Muhibbuddin.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Aceh Jaya masih membutuhkan pemerataan guru untuk mencapai Standar Pendidikan Minimal (SPM) tersebut. (Waspada Online).

Editor: Muhajir


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>