4:26 am - Senin November 20, 2017

Pemilu Itu Penting, Tapi Lebih Penting Bagaimana Menjalankannya ?

385 Viewed Redaksi 0 respond
Ilustrasi (foto: ist)

Kamaruddin Hasan

Kamaruddin Hasan

Oleh: Kamaruddin Hasan

SAYA kira, banyak diantara kita sudah sangat paham bahkan menjiwai serta menjalankan proses pemilu. Paham betul definisi pemilu, tujuan, strategi, output dari proses pemilu.

Single content advertisement top

Namun demikian, tidak sedikit pula element masyarakat yang belum paham dengan pemilu dan tujuannya, Apalagi pemilih pemula, jangankan pemilih pemula dan masyarakat awam, pengurus parpol, caleg, capres, penyelenggara pemilu, pengawas, media massa, tim sukses, simpatisan, bahkan kalangan terdidik sekalipun yang sehari-hari bersinggungan secara langsung dengan politik, juga terlalu banyak yang tidak paham esensi dari pemilu itu sendiri.

Hal ini baru pada tataran pemahaman tentang pemilu dan tujuannya, apalagi tentang bagaimana menjalankan proses pemilu yang baik dan benar, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bukankan Ilmu tentang Pemilu itu penting? Namun yang lebih penting adalah Ilmu bagaimana menjalankan pemilu yang benar, baik, jujur, terbuka, bebas sesuai dengan prinsip demokrasi.

Lihat saja realitas atau fenomena  kekinian dalam proses jelang pemilu legeslatif yang akan digelar pada 9 April 2014 dan pilpres 9 Juli 2014, terlalu banyak yang gamang, eforia, sindrom kekerasan, dengan pelanggaran yang tidak tercatat jumlahnya.  Artinya, jangankan ilmu tentang bagaimana menjalankan pemilu, ilmu tentang pemilu saja masih sangat minim.

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu tidak lain merupakan instisari dari proses demokrasi.

Kalau kita mengacu pada undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum pada bagian pertimbangan, menimbang bahwa untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkulitas, dan bertanggung jawab.

Pada bagian lain, dibentuk UU ini (bagian b) bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannnya suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Demikian juga dalam Bab I ketentuan umum ditegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.

Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia yang berumur 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memiilih dalam pemilihan umum. Sedangkan warga Negara yang berumur 21 tahun berhak untuk dipilih, tanpa diskriminasi atau pengecualian misalnya acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

Sedangkan dikatakan, Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara, pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecuarangan dari pihak manapun.

Dalam pernyataan umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas.

Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dengan tidak dipisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu: bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh akses yang sama pada pelayanan oleh pemerintahan dalam negerinya.

Pemilu itu sesbetulnya adalah pengejawantahan hak-hak asasinya rakyat dalam bidang politik, guna menentukan pejabat legislatif dan eksekutif sebagai perwakilan yang akan menyelenggaran kebijakan pemerintahan/negara. Dalam bahasa lain, pemilu bisa dikatakan anak kandung demokrasi yang dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam realitas pemerintahan atau ketatanegaraan.

Prinsip-prinsip dalam pemilu yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah daerah atau negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Karena itu, dengan adanya wahana pemilu memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan yang bisa terwakili (representative government). Karena dengan pemilu, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilu juga sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal.

Robert Dahl, menyebutkan Pemilu sebagai gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu daerah atau negara. Demokrasi sendiri secara sedehana merupakan suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, bebas, rahasia dan berkala.

Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. Sirkulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis. Pemilu sebagai salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu daerah atau negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu.

Jika dilihat dari segi fungsinya, pemilu mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Salah satunya, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya.

Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. fungsi legitimasi politik ini, menurut Ginsberg, sebagai konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadik dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik daerah dan nasional.

Paling tidak ada tiga alasan pemilu dijadikan sarana legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganegara. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.

Dari telaah tersebut, maka pemilu bertujuan, diantaranya; Pertama,  keterwakilan Politik, artinya Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda (ideologi, oritensi politik, suku, ras, agama, dll), sehingga lembaga perwakilan rakyat benar-benar mencerminkan kondisi masyarakatnya. Kedua, Integrasi, artinya pemilu adalah sarana untuk mengkanalisasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada di dalam masyarakat, sehingga potensi konflik dapat diredam dan disalurkan secara efektif lewat lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan, Ketiga, pemerintahan Efektif, pemilu sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang efektif, karena pejabat-pejabat yang terpilih mendapat dukungan nyata (legitimasi) dari masyarakat.[]

Penulis adalah Dosen Tetap Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unimal, dan juga Direktur Development for Research and Empowerment (DeRE-Indonesia), email: kamaruddinkuya76@gmail.com

Editor: Safta

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Diskusi: Masyarakat Dipaksa Dengan Menu Sajian Parpol

Ini Dia Wanita Cantik Akan Hiasi Gedung Parlemen Senayan

Related posts
Your comment?
Leave a Reply