9:46 am - Selasa November 21, 2017

Pemerintah Belum Serius Atas Perdamaian Aceh

285 Viewed Redaksi 0 respond
single-thumb.jpg

Banda Aceh–Calon anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi menilai bahwa hingga saat ini kita semua pantas mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam perdamaian Aceh.

“Sudah lebih dari 8 tahun perjalanan MoU Helsinky, dan tugas pemerintah dalam menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden hingga kini belum tuntas,” katanya, seperti dilansir waspada online, Senin (09/9).

Ia menerangkan, RPP dan Perpres yang merupakan amanat Undang-undang pemerintah Aceh (UUPA) sebagai manifestasi MoU yang menjadi tugas pemerinta, namun dalam perjalanannya pihak pusat selalu berkelit terhadap kewajibannya.

Single content advertisement top

“Jika terkait dengan kewajiban dan urusan pusat untuk Aceh, pihak pemerintah pusat selalu berkelit,” ujarnya.

Proses pembiaran berlarutnya pembahasan RPP dan Perpres yang mengatur tentang kewenangan Aceh, tentunya menjadi tanda tanya bagi kita semua. “Seperti ada upaya pembiaran, dan pusat tidak serius menggarap tugas mereka,” tukasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah Aceh saat ini selalu dihadapkan dan berbenturan dengan regulasi pusat dalam menjalakan kewenangannya sebagaimana dimandatkan dalam UUPA.

“Kewenangan Aceh masih terhambat pada aturan teknis yang ada dipusat, sementara RPP yang seharusnya mengatur tentang hal itu hingga kini tidak kunjung tuntas dibahas,” tandasnya.(waspada.co.id)

Editor: Muhajir AF

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

F-PD DPRA: Kinerja Aparatur Pemerintah Aceh Rendah

Anggota Fraksi PKS & PA DPRK Aceh Utara Adu Jotos

Related posts
Your comment?
Leave a Reply