7:24 am - Selasa November 21, 2017

Pemerintah Belum Serahkan Kewenangan Aceh

269 Viewed Redaksi 0 respond

Banda Aceh–Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan Pemerintah Pusat hingga kini belum menyerahkan sejumlah kewenangan kepada Aceh serta kabupaten dan kota di provinsi itu sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Perlu saya sampaikan adalah menyangkut penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh serta  pemerintah kabupaten dan kota yang masih tertunda,” katanya di Banda Aceh, kemarin.

Di sela-sela rapat kerja bupati dan wali kota se Aceh serta penyerahan Daftar Isian Penyelenggaran Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014, Gubernur menyebutkan kewenangan  pusat yang belum diserahkan itu yakni dalam pengelolaan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, bandar udara dan pelabuhan umum.

Single content advertisement top

Pemerintah Pusat mengucurkan dana untuk Provinsi Aceh senilai Rp35,2 triliun pada tahun anggaran 2014.  Dana pusat yang dikucurkan itu masing-masing APBN di luar dana transfer senilai Rp10,63 triliun  tersebar pada 1.323 satuan kerja di provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu juga alokasi dana transfer dari APBN 2014 senilai Rp24,57 triliun atau terjadi kenaikan  Rp2,2 triliun dari APBN 2013 yakni sebesar Rp22,37 triliun.

Di pihak lain, Gubernur Zaini Abdullah juga meminta bupati dan wali kota agar melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana APBN di wilayah masing-masing, serta melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Pemerintah Aceh.

“Saya mengingatkan bahwa berdasarkan UUPA, titik sentral otonomi daerah ada di provinsi. Oleh karena itu, kami berharap agar para bupati dan wali kota dapat meningkatkan koordinasi dengan kami selaku Kepala Pemerintahan Aceh maupun selaku Wakil Pemerintah Pusat di Aceh,” kata dia menjelaskan.

Gubernur juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar mendukung pelaksaan amanah UUPA terkait dengan kewenangan Aceh  dalam pengelolaan sumber daya alam, minyak dan gas bumi, serta kewenangan dalam bidang pertanahan.

“Sebab, saat ini  aturan soal kewenangan  itu sedang digodok oleh tim Pemerintah Aceh bersama kementerian terkait di Jakarta. Kita berharap tahun depan kebijakan tersebut sudah lahir dan terlaksana di Aceh,” kata Zaini Abdullah menjelaskan. (wol/ant)

Editor: Muhajir

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Peneliti Formappi: Mahasiswa S1 Lebih Produktif Dari DPR

Jokowi Siap Duet Dengan Rhoma, Nyanyikan ‘Darah Muda’

Related posts
Your comment?
Leave a Reply