3:11 pm - Kamis November 24, 2889

Pakar: Perpres Jokowi Keluar, Indonesia Negara Otoriter

309 Viewed Redaksi 0 respond
Golkar Kubu Agung Laksono Hasil Munaslub Ancol (iluatrasi: okezone)
Jakarta–Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan bahwa pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tentang Peraturan Presiden (Perpres) guna mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono adalah sebuah kesalahan.
“Menkumham salah, 1.000 persen salah karena tidak ada satu pun ketentuan dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang parpol yang memberikan kewenangan pengesahan atas kepengurusan parpol kepada Presiden,” kata dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, seperti diansir okezone, Rabu (18/3).
Pengajar di Universitas Khairun, Ternate, itu bercerita bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun 1960, ketika Presiden pertama Indonesia, Soekarno mengeluarkan perintah untuk membubarkan Masyumi dan PSI dengan Penetapan Presiden (Penpres) No 7 Tahun 1929.
“Kemudian setelah itu, Presiden mengatur parpol dengan mendahuluinya dengan menerbitkan Perpres No. 13 tahun 1990. Jadi, tindakan Presiden mengurus partai hanya terjadi di masa Bung Karno,” ungkapnya.
Jika itu terjadi di masa sekarang, maka semakin jelas bahwa pemerintahan saat ini menerapkan sistem yang otoriter. “Lain soal kalau sekarang ini Yasonna Laoly mau bikin kayak masa Bung Karno, tapi dia mesti bikin lagi Perpres dan Penpres dan kalau itu yang terjadi, maka resmilah kita menjadi negara otoriter,” tukasnya.
Margarito menyarankan kepada Yasonna untuk membaca ulang Undang-Undang (UU) tentang parpol agar tidak menambah gaduh perpolitikan di Indonesia.
“Saran saya kepada yang terhormat Pak Yasonna untuk baca lagi UU di pasal berapa, ayat berapa di UU No 2 tahun 2009 yang mengatur parpol, ada baik baca ulang,” simpulnya. (okezone/pr)
Editor: Muhajir AF
Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Prabowo Komitmen Bantu Atasi Masalah Bangsa

Memalukan, Anggota Fraksi PPP Pukul Wakil Ketua Komisi VII DPR

Related posts
Your comment?
Leave a Reply