7:27 am - Selasa November 21, 2017

Negara Ikut Ciptakan Konflik Sosial

414 Viewed Redaksi 0 respond
Negara Ikut Ciptakan Konflik Sosial

Ilustrasi Konflik Sosial (image: rimanews)

JakartaAssociate Director Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menilai negara secara tidak langsung ikut andil menyuburkan ketegangan yang terjadi di berbagai tempat di tanah air.

Alasannya, negara tidak sigap mengakomodasi kebebasan sipil yang berkembang sejak era reformasi. Padahal yang dituntut rakyat, pada umumnya adalah tuntutan yang sah terkait dengan listrik mati, jalan rusak, layanan kesehatan, dan sebangsanya.

Single content advertisement top

“Tapi negara tidak cekatan merespon tuntutan itu,” kata Malik dalam keterangan tertulis, yang dilansir tribunnews, Kamis (6/02).

Sebagai contoh, kasus penyegelan sekolah oleh masyarakat yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Setelah ditelusuri, pangkal masalahnya karena proses pembebasan lahan untuk SDN itu tidak memenuhi prosedur. Pemilik tanah merelakan tanahnya dibeli pemerintah, karena untuk tujuan yang baik yaitu mendirikan sekolah.

“Tapi begitu bangunan berdiri, ganti untung dari pemda tidak lekas cair. Tuntutan pemilik tanah, sah. Tidak ada yang salah,” katanya.

Sementara kasus lainnya, pendirian rumah ibadah tidak peduli agamanya apa yang selalu menimbulkan ketegangan, RSUD yang menolak pasien, dan lain-lain.

Akar persoalan ini adalah karena negara lamban merespon tuntutan publik. Yang pada intinya, negara masih tergopoh-gopoh dalam mengakomodasi kebebasan publik.

“Ketika gap antara tuntutan publik dengan kemampuan negara merespon ini makin jauh, maka potensi ketegangan atau bahkan konflik akan makin besar,” tegas Malik.

Kegalauan semacam ini terbaca juga dalam riset yang disusun tim peneliti Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Paramadina bekerja sama dengan lembaga penyedia data Awesometrics.

Dari pemaparan hasil riset, tampak bahwa tata kelola menjadi persoalan mendasar bagi publik. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi bisa mendapat tempat di hati masyarakat.

Beberapa pakar menyebut, demokrasi yang berkembang di Indonesia merupakan demokrasi simbolik, bukan demokrasi substansial. “Ini tidak sehat, sebab pada akhirnya, rakyat akan mengukur, melihat, menagih, apakah janji-janji demokrasi itu bisa dipenuhi,” kata Malik.

Dia mengatakan, janji-janji demokrasi itu adalah kebebasan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. “Kalau janji-janji ini tidak bisa dijawab, maka demokrasi akan dihujat. Lebih buruk lagi, demokrasi akan kehilangan kredibilitasnya. Masyarakat tidak percaya dengan demokrasi,” katanya.

Kalau demokrasi tidak bisa memberi jalan ke pencapaian tujuan demokrasi di atas, publik akan mencari jalan sendiri. Dengan kata lain, demokrasi mengalami defisit. Yang terlihat sekarang adalah civil discontent, yakni adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan publik oleh negara.

“Ini tidak boleh dipadang enteng. Sebab, bila tidak sigap dijawab oleh negara, bisa bergeser menjadi political discontent,” kata Malik.

Dijelaskan, Political discontent merupakan bentuk ketidapuasan di wilayah politik. Bentuknya bisa berupa ketidakpercayaan terhadap aparatus politik (parpol, lembaga-lembaga pemerintah, dll), apatisme politik, sampai keseluruhan tata kelola demokrasi itu sendiri. “Dan sangat mungkin demokrasi ditinggalkan,” katanya.

Dalam kaitan ini, Malik menekankan pentingnya rekrutmen politik pada pemilu legislatif dan presiden 2014, yang dalam beberapa bulan lagi akan bergulir. Dengan rekrutmen yang baik, defisit demokrasi bisa diatasi, kepercayaan terhadap demokrasi juga bisa kembali. (tbn/pr)

Editor: Muhajir

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Ternyata, Bangsa Romawi Gunakan Rempah Indonesia

Lima Peninggalan Nabi Muhammad Dilenyapkan Pemerintah Saudi

Related posts
Your comment?
Leave a Reply