4:12 am - Selasa November 21, 2017

Mahasiswa Aceh di Jakarta Desak SBY Tuntaskan UUPA

355 Viewed Redaksi 0 respond
Ilsutrasi (google)

Jakarta–Setelah berulangkali pemerintah Aceh mengingatkan pemerintah pusat, agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menuntaskan turunan Undang-Undang Pemerntahan Aceh (UUPA) sebelum berakhir masa pemerintahannya. Namun hingga saat ini presiden SBY belum merespeknya secara bijaksana.

Kini tuntutan serupa datang dari Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda Aceh di Jakarta yang mendesak Presiden SBY untuk segera menuntaskan turunan UUPA sebelum mengakhiri masa jabatannnya pada Oktober mendatang.

“Kami masih menaruh harapan besar kepada Pak. SBY sebagai Presiden Republik Indonesia, sebelum berakhir masa jabatan agar mencari solusi tepat untuk menyelesaikan tuntas turunan UUPA. Apalagi Presiden SBY sudah beberapa kali berkunjung ke Aceh, menujukan bahwa beliau masih komit untuk menuntaskan turunan UUPA agar persoalan Aceh dengan Pemerintah pusat cepat tuntas, dan presiden dapat mengakhiri masa jabatan dengan happy, tanpa meninggalkan masalah bagi Presiden mendatang, ujar juru bicara Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh di Jakarta (IMPAS), Teungku Muntasir Pase dalam rilise yang diterima PikirReview, kemarin

Melihat lambannya Mendagri dalam merespon lahirnya turunan UUPA, patut diduga ada segelintir elit di Kementerian dalam negeri dengan sengaja dan terencana ingin menggagalkan implementasi UUPA di Aceh yang kemudian berdampak terhadap gagalnya Perdamain Aceh. Padahal Masyarakat Aceh sudah berkorban banyak untuk Republik Indonesia termasuk pertaruhan untuk melupakan cita-cita Merdeka dari NKRI, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan keadilan yang didapatkan oleh rakyat Aceh dari Republik Indonesia.

Single content advertisement top

Sudah 9 tahun lebih usia perdamaian Aceh, sampai saat ini turunan UUPA berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Perpres belum tuntas. Menujukan Mendagri tidak serius menangani persoalan Aceh. “Kan aneh, hanya satu produk Undang-undang, butuh waktu puluhan tahun untuk menuggu lahirnya aturan pelaksana. Itu, sesuatu yang sangat tidak lazim, dan terkesan Pemimpin Aceh jadi permainan elit Jakarta.

Ketidak seriusan Mendagri dalam menangani persoalan Aceh terlihat kontras, hampir setiap negoisasi yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Aceh dengan Tim Pemerintah Pusat yang menggodok lahirnya turunan UUPA Mendagri berkilah dan membanding-bandingkan tuntutan Aceh dengan daerah lain, kemudian mengulur-ngulur waktu, berupa Colling Down akibat gagal mencapai kesepakatan bersama, menujukan Mendagri tidak paham dengan hasil perundingan, sehingga terkesan tidak serius mengurus turunan UUPA. Energi pemerintah Aceh terbuang sia-sia karena tidak mendapatkan keadilan dari Pemerintah Pusat.

Menurut Tgk. Muntasir, “Mahasiswa dan Masyarakat Aceh di Jakarta, tentu sangat prihatin atas kondisi tersebut, karena niat iklas pemerintah Aceh untuk membangun Aceh bersama dalam bingkai NKRI tidak mendapat respon positif dalam bentuk keadilan dari Pemerintah Pusat. Padahal penyelesain konflik Aceh sudah dijadikan refrerensi international sebagai model resolusi konflik dunia. Bila kemudian perdamaian Aceh gagal, tentu akan jadi presiden buruk bagi bangsa ini, Konsekwensinya kredibilitas Republik Indonesia akan jadi taruhan akibat kehilangan trust dari Masyarakat International, dan Indonesia dianggap sebagai negara gagal mewujudkan perdamain permanen di Aceh”, ungkapnya

Karena itu, IMPAS mendesak Presiden SBY menginstruksikan Tim Kementerian Dalam Negeri agar segera mungkin menyelesaikan tugasnya menggodok turunan UUPA yang kemudian dengan sisa jabata Presiden SBY dapat mengesahkan enam RPP dan tiga Perpres antara lain RPP Migas, kewenangan pemerintah bersifat nasional di Aceh, dan RPP tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah, dan RPP tentang standar, norma dan prosedur pembinaan dan pengawasan PNS.

Kemudian RPP tentang nama Aceh dan gelar pejabat Pemerintah Aceh dan RPP tentang penyerahan sarana, prasarana, pendanaan, personel dan dokumen tentang pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. RPP Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh, RPP Nomor 83 Tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) serta RPP Nomor 58 Tahun 2009 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah di Aceh.

Tiga peraturan presiden yang merupakan turunan UUPA adalah Pepres Nomor 75 Tahun 2008 tentang tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan atas rencana persetujuan internasional, rencana pembentukan undang-undang dan kebijakan administratif berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

Kemudian Perpres Nomor 11 Tahun 2010 tentang kerja sama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri, PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS), Rancangan Perpres pengalihan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila sampai akhir masa jabatan Presiden SBY turunan UUPA belum tuntas, kami mendukung penuh Pemerintah Aceh untuk segera mungkin mengambil langkah-langkah Progresif, serta mengembalikan persoalan Aceh kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri melalui Referendum, Merdeka atau tetap bergabung dengan NKRI seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain di Dunia. Hal tersebut jauh lebih mulia dari pada mengharapkan keadilan yang tidak pasti dari Republik ini.(rilis/impas)

Editor: Khairu S

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Caleg Terpilih dari Demokrat & PDIP Terbanyak Korup

Menyedihkan, Tersangka Korupsi Juga Dilantik Anggota DPRA

Related posts
Your comment?
Leave a Reply