12:24 am - Selasa November 21, 2017

LSM GaSAK Puas Dengan Hasil Persidangan Sengketa KIA

388 Viewed Redaksi 0 respond
GaSAK Puas dengan Hasil Persidangan KIA

Pihak bersengketa bersalam-salaman seteah mencapai hasil bersama di persidangan kasus KIA, Selasa (25/02) (foto: murni ajja/PR)

Bireuen–Menyikapi bacaan putusan majelis hakim pada sidang sengketa KIA antara LSM GaSAK dan DPRK Bireuen, Selasa (25/02) kemarin, pihak LSM GaSAK menyebutkan data yang diperoleh usai serah data di depan majelis dan peserta sidang, dan terlampir dalam data.

“Dari 36 anggota DPRK hanya 11 orang yang sudah melunasi pengembalian dana tersebut, serta ada 4 orang yang belum mengembalikan sama sekali, 5 orang yang sudah meninggal dunia. Sedang sisanya dalam tahapan menyicil”, jelas Murni, utusan LSM GaSAK Bireuen.

Dia juga menambahkan,  “Seperti kesepakatan bersama bahwa data tersebut harus update, karena memang sdang dalam proses pengembalian, jangan nantinya GaSAK mempublis bahwa saudara “A” belum mengembalikan, namun nyatanya dalam proses sudah. Jadi tidak adanya ketimpangan informasi, sehingga setiap publikasi harus koordinasi terlebih dahulu dengan Sekwan”, tambahnya.

Menurutnya, pihak GaSAK mendapatkan data seusai dengan putusan yaitu nominal yang harus dikembalikan keseluruhan senilai Rp 2.227,680,000 yang baru dikembalikan sejumlah Rp 816.925,000, dan sisanya Rp 1. 410,755,000.

Single content advertisement top

GasSAk juga merilis bahwa sekwan sempat menyebutkan pengadilan pada hari persidangan ini dilakukan, sepuluh anggota DPRK yang belum mengembalikan dan sedang dipanggil oleh pengadilan, untuk memastikan pengembalian dana tersebut.

Pihak GaSAK juga menyatakan sikap puasnya terhadap proses dan hasil persidangan sengketa informasi tersebut. Selain persidangan sengketa informasi pertama kali dilakukan ditingkat kabupaten, hal tersebut juga bisa memberi nilai pembelajaran yang luar biasa.

‘Hasil itu juga bisa menjadi “sentilan” untuk lembaga publik agar lebih memahami undang-undang keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008″, ujar Murni.

Adapun hasil keputusan bersama yang dicapai pihak yang bersengketa tersebut sebagai berikut:

Pasal 1 : Terhadap permohonan berupa data anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) Bireuen periode 2004-2009 yang telah mengembalikan maupun yang belum mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif disepakati untuk diberikan oleh termohon kepada pemohon dalam bentuk hardcopy

Pasal 2 : Adapun data yang dimohon dimaksudkan untuk tujuan analisis dan publikasi kepada masyarakat umum

Pasal 3 : sebelum dilakukan publikasi kepada pemohon terlebih dahulu wajib meng update data/informasi  terakhir a quo

Pasal 4 : publikasi terhadap penerima tunjangan komunikasi intensif yang dalam kondisi sakit berat/atau telah meninggal dunia dilakukan dengan mempertimbangkan etika

Pasal 5 : terhadap penerima tunjangan komunikasi intensif yang dalam kondisi sakit berat sebagai dimaksud dalam pasal 4 dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Pasal 6 : penyerahan data sebagaimana pada pasal 1 diatas oleh termohon kepada pemohon dilakukan setelah pembacaan putusan mediasi di hadapan majelis Komisi Informasi Aceh pada tanggal dan waktu kesepakatan ini dicapai.

Dengan kasus ini semoga menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak.  Karena tidak jarang bila dimintai data/informasi, selain dibola-bolai juga berdalih data bersifat rahasia Negara. Padahal jika diteliti kategori informasi tersebut bisa diakses publik.

“Tentunya harapan terbesar kita agar setiap badan publik mewujudkan nilai-nilai transparansi demi terhindarnya korupsi.” tutup Murni (rilis/ma)

Editor: Muhajir

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Persidangan Sengketa KIA, DPRK Bireuen Akui Keteledoran

Gubernur Aceh Minta Gubernur Sumut Berantas Pungli di Perbatasan

Related posts
Your comment?
Leave a Reply