7:38 am - Selasa November 21, 2017

Larangan Jilbab: Dunia Pendidikan Bali Lempar Bola Panas

361 Viewed Redaksi 0 respond

Oleh: Miswar, S.Ag

MENCUATNYA kasus pelarangan siswi berjilbab di Bali, memberi kesan Bali masih menggunakan pola pikir konservatif dan primitip. Padahal dari para wisatawan dunia lebih mengenal Bali daripada Indonesia.

Anehnya, dalam beberapa hari terakhir Bali dikagetkan dengan kebijakan ‘bodoh’ salah satu sekolah menengah  milik pemerintah yang berani melarang siswi muslimah memakai jilbab, bahkan kepala sekolah tersebut  mengancam akan mengusir siswi yang memakai jilbab itu dari sekolah yang dimpinnya.

Single content advertisement top

Ironis, jika setiap kepala sekolah di Bali berpola pikir sama dengan SMAN 2 Denpasar. Lebih berbahaya lagi, bila dinas terkait di Bali adem ayem, tanpa reaksi apa-apa. Gejala diam dinas terkait di Bali akan menggambarkan bahwa mereka tidak paham akan kandungan isi UUD 45 dan Pancasila.

Saat ini, kasus langka ini di Indonesia mengundang kecamaman dari berbagai kalangan; anggota DPR, analisis pendidikan, dan ormas-ormas  Islam khususnya.  Sebagaimana diberitakan media online, cetak dan elektronik– Anita Wardhana, siswi SMAN 2 Denpasar, mengaku dipersulit pihak sekolah ketika mengajukan permohonan memakai jilbab sebagai bagian dari seragam sekolahnya sehari-hari.

Pihal sekolah bukannya merespon positif, sang kepala sekolah malah menyuruhnya pindah ke sekolah lain jika dia bersikeras untuk mengenakan jilbab. Karena tidak puas dengan penjelasan sekolah, kemudian keluarga Anita mengadukan kasusnya kepada lembaga perlindungan hukum, seperti advokasi hingga Komnas HAM.

Boleh jadi, keluarga Anita tidak melayangkan langsung surat keluh-kesah  (protes) mereka kepada pemerintah, melalui dinas terkait.  Karena jika pun diajukan,  kemungkinan besar korespodensi mereka mengalami jalan buntu alias menyelesaikan masalah tanpa solusi.

Kasus ini membuat Dedi Gumilar alias Miing gerah. Menurut Miing, kasus sperti ini tidak boleh dibiarka terjadi negara pancasila. “Pelarangan penggunaan jilbab terhadap siswi Muslimah di sekolah negeri tidak boleh terjadi. “Karena tindakan tersebut jelas-jelas telah melanggar Pancasila,” ujar mantan pelawak ‘Bagito Group” itu.

Pelarangan berjilbab bagi siswi di sekolah-sekolah milik pemerintah di Indonesia adalah melanggar UUD 45, Pancasila, Konvensi HAM dan juga bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 100/C/Kep/D/1991.

Miris, jika Bali ‘belagak’ dengan menggelinding bola panas di tengah carut marutnya dunia poltik nasional jelang pemilu 2014. Malah sekolah di Bali mengajukan hipotesa model berpikir primitifnya dengan melarang siswi muslimah berjilbab di sekolah daerahnya.

Sementara jika melrik Aceh, sebagai provinsi yang sudah hampir 15 tahun memberlakukan Syariat Islam, tidak pernah ada kebijakan pelarangan pemeluk agama lain menjalankan ajaran agamanya di Bumi Serambi Mekkah itu.

Realitas di Aceh menunjukkan bahwa, para siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi non muslim di Aceh bebas mengenakan pakaian sesuai keyakinan agamanya.

Tidak hanya secara kasat mata, para peneliti dari berbagai lembaga nasional dan internasional serta akademisi dari beberapa perguruan tinggi juga telah banyak merilis laporan penelitian tentang Syariat Islam dan eksistensi non muslim di Aceh.

Pada umumnya laporan penelitian ilmiah menunjukkan pemberlakuan syariat Islam hanya diberlakukan bagi masyarakat muslim saja, sementara bagi non muslim, mereka berperilaku sesuai keyakinan agamanya.

Pemerintah, terkadang sangat lambat dalam merespon kasus-kasus pelanggaran HAM. Baru setelah desakan pelbagai pihak, pemerintah melalui Kemendikbud buka suara. Itupun setelah media massa (cetak, elektronik dan online) gencar memberitakan pelbagai peristiwa ‘meresahkan’ di realitas ini.

Kita sebagai pendidik, seyogyanya harus selalu bijak dalam mengajarkan interaksi harmonis diantara suku bangsa, meskipun berbeda keyakinan dalam upaya membangun pendidikan yang berkarakter kedamaian dan bermartabat sesuai dengan moral pancasila dan UUD 45.

Selain itu, sebagai pendidik kita juga jangan mementalkan ego-sentementil pada generasi muda bangsa yang binneka tunggal ika ini. Namun sebagai pendidik harus selalu mengajarkan pendidikan perdamaian agar generasi muda mampu memahami arti kebangsaan secara utuh. []

Penulis: Guru SMP Negeri 2 Mutiara Timur, Kab. Pidie – Aceh

Editor: Safta

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

‘Pseudo’ Pendidikan

Pare dan Manfaat Bagi Kesehatan

Related posts
Your comment?
Leave a Reply