8:32 pm - Senin November 20, 2017

Ketum PP Muhammadiyah Desak SBY Bubarkan SKK Migas

188 Viewed Redaksi 0 respond

Jakarta–Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin siang ini menyambangi Gedung KPK. Keduanya mengaku datang untuk memberi dukungan kepada KPK karena telah membongkar korupsi di SKK Migas.

“Kami dari Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara atau GMKN yang terbentuk dalam beberapa waktu lalu, segera setelah kami mengajukan gugatan judicial review tentang UU Migas, hari ini datang ke KPK untuk memberikan dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi di sektor migas yang sangat merugikan rakyat baik pada di era SKK Migas maupun sebelumnya,” ujar Din, Kamis (15/8).

Single content advertisement top

Din mengatakan, praktik tindak pidana korupsi di sektor migas sudah lama tercium. Din berharap, para mafia migas segera diseret ke jalur hukum untuk diadili. Ia mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan SKK Migas.

“Karena bagi kami SKK Migas ini hanyalah bentuk lain dari BP migas yang sudah dibubarkan berdasarkan keputusan MK. Dan bahkan kami bertanya-bertanya mengapa pemerintah, presiden dan juga DPR seperti enggan untuk membahas membentuk UU Migas yang baru sesuai dengan konstitusi dan mencerminkan kedaulatan negara atas energi. Oleh karena itu, segera bubarkan SKK Migas dan segera bentuk UU Migas yang baru,” papar Din.

Sementara itu, Fahmi Idris yang datang sebelum Din mengatakan salah satu unsur kelemahan dari SKK Migas yakni faktor unsur pengawasan. Pengawasan yang ada di SKK Migas merupakan pengawasan internal yang dipimpin oleh menteri.

“Jadi begini bukan masalah orang tapi masalah lembaga yang dibentuk yang namanya SKK mengulang lagi kelemahan BP Migas yaitu tidak ada unsur pengawasan yang kita usulkan lembaga pengawasan yang independen di SKK itu adalah lembaga pengawasan internal antara lain di pimpin oleh menteri,” papar Fahmi.

Menurut Fahmi, SKK Migas tidak perlu dibubarkan, melainkan harus membentuk pengawasan independen. “Harus ada unsur pengawasan, lembaga independen,” ujarnya.

“Kalau ada unsur pengawasan tentunya menterinya sudah bisa menkonstatir kelemahan-kelemahan yang akan terjadi,” imbuhnya. (merdeka.com)

Editor: Khairu S

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Meski Ketangkap Tangan, Kepala SKK Migas Bantah Terlibat Korupsi

Sepanjang 2013, 147 Polisi & 5 TNI Lakukan Penembakan

Related posts
Your comment?
Leave a Reply