12:53 pm - Senin November 20, 2017

GaSAK Kecewa Dengan Lembaga Sekretariat DPRK Bireuen

247 Viewed Redaksi 0 respond
single-thumb.jpg
GaSAK Kecewa Dengan Sekretariat DPRK Bireuen

Ilustrasi GaSAK (image: antaraaceh.com)

Bireuen–Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) sangat kecewa terhadap lembaga sekretariat DPRK Bireuen.

Pasalnya, sudah beberapa kali dilayangkan surat permohonan data Anggota Dewan yang sudah mengembalikan dan belum mengembalikan tunjangan komunikasii Insentif periode 2004-2009 lalu, namun tidak pernah direspon secara arif dan bijak oleh sekwan.

Padahal sudah jelas dalam Undang-undang Keterbukaan informasi publik nomor 14 Tahun 2008 tapi belum juga diaplikasikan oleh semua badan publik khususnya di sekretariat DPRK Bireuen.

Single content advertisement top

Menurut Kordinator GaSAK, Muhklis Munir, “sesuai dengan aturannya permohonan Informasi sudah kita tempuh sesuai prosedur resmi yang kami ditujukan pada  pejabat pengelola informasi daerah (PPID) dalam hal ini Sekwan”, ujar Mukhlis.

Menurutnya, dalam tempo selama 10 hari kerja seharusnya mereka menanggapi permohonan informasi yang kami layangkan, namun tidak ada respon sama sekali walaupun sudah kami lakukan proses loby.

“Sekwan terkesan sangat menutupi data/informasi tersebut. Karena tidak ditanggapi maka sesuai mekanisme kami GaSAK mengajukan keberatan kepada Atasan PPID yaitu Sekda. Dalam tempo 30 hari Atasan PPID harus menanggapi keberatan yang kami layangkan, namun lagi-lagi tidak ada respon dari atasan PPID sekwan”, tutur Mukhlis.

Dia menembahkan, Karena permohonan data yang kami minta tidak ditanggapi maka dengan terpaksa kami kemarin jumat tanggal 24 januari 2014 sudah lapor sebagai sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh (KIA) karena semua proses dan mekanisme sudah kami tempuh dan sekarang sedang menunggu konfirmasi dari pihak KIA. Dan GaSAK siap dengan segala konsekuensi dan dilengkapi dengan alat bukti.

GaSAK juga melengkapi berka dokumen kelengkapan permohonan, antara lain; KTP pemohon, Akta pendirian lembaga, Surat permohonan / formulir permohonan yang disediakan Badan Publik /tanda terima, serta Surat pengajuan keberatan/formulir keberatan yang disediakan Badan Publik/tanda terima, Bukti tanda terima surat oleh staff sekretariat DPRK Bireuen

GaSAK menghimbau agar data publik memang harus bisa diakses oleh siapapun tanpa alasan apapun dari PPID. Dan badan publik juga tidak sekedar berbicara UU, namun pada hakikatnya menafikan hal tersebut.

“Kami harap tidak ada lagi yang perlu ditutupi kecuali yang dikategorikan dalam rahasia negara karena semua berhak diketahui oleh masyarakat,  tentunya ini dijamin dalam UU keterbukaan informasi publik”, tutup Mukhlis. (rilis/mn)

Editor: Khairu S

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in
prev-next.jpg

Kodam IM Pecat 41 Prajurit

prev-next.jpg

Dirlantas: Disiplin Lalu Lintas di Aceh Perlu Ditingkatkan

Related posts
Your comment?
Leave a Reply