4:33 am - Senin November 20, 2017

FOKUS & FORA Sesalkan Keputusan BKSDA Aceh

369 Viewed Redaksi 0 respond

Banda Aceh–Forum konservasi orangutan Sumatera (FOKUS) dan Forum Orangutan Aceh (FORA) menyesalkan keputusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh yang memberikan Orangutan hasil sitaan kepada kebun binatang Medan.

“Dua ekor Orangutan tersebut merupakan hasil sitaan BKSDA di Aceh Tamiang dan Aceh Selatan, dan kemudian diserahkan ke Kebun Binatang Medan,” kata Panut Hadisiswoyo ketua FOKUS, kemarin.

Single content advertisement top

Namun, lanjutnya, kedua ekor Orangutan hasil sitaan tersebut ternyata tidak dikirim ke karantina Orangutan yang dikelola oleh Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP) untuk dilepas liarkan ke site reintroduksi Orangutan di hutan cagar alam Jantho, Aceh Besar.

“BKSDA semestinya paham, bahwa populasi Orangutan saat ini terancam punah,” ujarnya.

Ia menerangkan, kondisi Orangutan yang disita dan diserahkan ke Kebun Binatang Medan tersebut dalam kondisi sehat, dan sangat memungkinkan untuk di lepasliarkan. “Sikap BKSDA ini membuat kita prihatin atas komitmen pemerintah dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, keputusan BKSDA Aceh memberikan orangutan hasil sitaan diduga akibat adanya permintaan dari pihak Kebun Binatang Medan.

“Hal ini bertentangan dengan mandat Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 53/Menhut-IV/2007,” terangnya.

Dalam rekomendasi tersebut, sambugnya, pilihan terbaik terhadap orangutan hasil penyitaan yaitu mengembalikan orangutan ke habitat alaminya setelah melalui proses rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan tingkah lakunya.

Selain itu, Panut menambahkan bahwa pihak BKSDA Aceh tidak melakukan penindakan hukum terhadap pemilik orangutan yang dipelihara ilegal di Aceh.

“Jelas dituangkan dalam Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberi ancaman hukuman pidana bagi pelaku kejahatan kehutanan adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar,” tukasnya.

Sementara itu, lanjutnya, dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memberi ancaman hukuman maksimal 5 tahun denda 100 juta rupiah bagi pelaku kejahatan konservasi yang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

Sementara itu, Badrul Irfan Ketua FORA menyatakan bahwa pengiriman dua ekor orangutan tersebut ke kebun binatang medan bertentangan dengan kebijakan pemerintah aceh yang sebelumnya pernah melarang pengiriman satwa aceh keluar aceh.

“Apalagi bila hal ini dilakukan  tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemerintah Aceh,” ungkapnya.

Untuk, sambugnya,  itu Forum orangutan Aceh akan terus berupaya agar para pihak penegak hukum terutama pihak BKSDA Aceh, berani untuk bertindak tegas, dan dalam waktu dekat kami bersama teman-teman LSM perduli konservasi akan beraudensi dengan Gubernur Aceh untuk segera mengambil sikap terhadap hal ini.

“Masa depan orangutan Sumatera semakin buram akibat lemahnya penegakan hukum dan carut marutnya penerapan perundang-undangan dan peraturan.” tegasnya.

Untuk itu, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia, FOKUS dan FORA meminta pihak dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementrian Kehutanan agar segera mengambil kembali orangutan hasil sitaan dari Kebun Binatang Medan untuk dilepasliarkan ke habitat alam. “Harus ada upaya untuk mengambil kembali Orangutan yang ada di Kebun Binatang Medan,” tandasnya. (WOL)

Editor: Khairu S

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

BLUD: Rumah Sakit Jiwa Aceh Over Kapasitas

Komnas Perempuan ‘Ogah’ Tes Keperawanan

Related posts
Your comment?
Leave a Reply