8:38 pm - Senin November 20, 2017

DPRA Minta Pemerintah Aceh Bebaskan Sejumlah Tanah

337 Viewed Redaksi 0 respond

Banda Aceh–Pemerintah Aceh diminta melakukan pembebasan sejumlah tanah yang akan dibangun berbagai kantor pemerintahan, sekolah, maupun fasilitas publik lainnya.

“Kami meminta Pemerintah Aceh segera membebaskan tanah di beberapa tempat sebelum harganya meningkat,” kata Adnan Beuransyah, anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, di Banda Aceh, Selasa (01/10).

Ia mengatakan, tanah yang harus segera dibebaskan tersebut, yakni seluas 400 meter persegi di kawasan Lampeuneurut, Aceh Besar. Di atas tanah tersebut sekarang dibangun Istana Wali Nanggroe.

Single content advertisement top

“Untuk itu, saya berharap Pemerintah Aceh segera mengalokasikan anggaran sekitar Rp800 juta untuk pembayaran tanah tersebut yang sampai saat ini belum dilunasi,” kata dia.

Kemudian, kata dia, pembebasan seluas 8.000 meter persegi untuk pembangunan gedung Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Untuk pembebasan lahan ini dibutuhkan anggaran mencapai Rp24 miliar.

Selanjutnya pengadaan tanah di kawasan Kualanamu Deli Serdang, Sumatera Utara seluas kurang lebih lima hektare. Tanah itu rencananya akan dibangun kantor penghubung Pemerintah Aceh. Pengadaan tanah di tempat itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar.

“Pengadaan tanah di kawasan itu sudah dua tahun lalu kami usulkan. Namun, hingga kini belum direalisasikan. Karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh segera mengalokasikan anggaran guna menghindari kenaikan harga tanah,” kata Adnan Beuransyah.

Berikutnya, kata dia, pembayaran tanah di Kuala Jeumpa, Kabupaten Bireuen seluas 1.700 meter persegi dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,395 miliar. Di tempat itu sudah dibangun bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Namun, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bireuen belum mampu membayar harga tanah tersebut. Pemerintah Bireuen sudah dua kali mengajukan permohonan pembayaran kepada Gubernur Aceh.

Adnan Beuransyah juga mengharapkan Pemerintah Aceh membebaskan lahan satu hektare untuk pembangunan sekolah di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan tanahnya mencapai Rp 5 miliar.

“Pengadaan tanah untuk sekolah ini pernah diajukan tahun lalu, namun ditunda karena keterbatasan anggaran. Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh membebaskan lahan untuk pembangunan SMP karena masyarakat setempat membutuhkannya,” kata dia.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Aceh membebaskan tanah untuk waduk Blang Abeuk di Gampong Simpang IV, Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara seluas lima hektare. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10 miliar.

“Pembangunan waduk ini dibutuhkan masyarakat petani di beberapa kecamatan di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, mengairi lahan pertanian mereka,” kata Adnan Beuransyah. (Antara).

Editor: Khairu S

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Polres Pidie Gagalkan Penyelundupan 343 Kg Ganja Ke Medan

Duh…Hutang Makan-Minum Pemprov Sulsel Rp 17,9 M

Related posts
Your comment?
Leave a Reply