8:57 pm - Selasa November 21, 2017

Anggota Komisi I DPRA: Jakarta Berhentilah Mencurigai Aceh

397 Viewed Redaksi 0 respond
Saat Bendera BB bersandaing dengan MP (dok.pikirreview)

Banda Aceh–Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta kepada Pemerintah Pusat berhenti terlalu mencurigai Aceh. Menurut dia, Pemerintah Pusat seharusnya mendengar aspirasi rakyat Aceh.

Pernyataan ini menanggapi insiden pada peringatan 10 tahun perdamaian Aceh yang diwarnai pengibaran bendera Aceh, Bintang Bulan, baik di Lhokseumawe maupun di Banda Aceh. Bahkan di Banda Aceh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) kemarin juga mengibarkan bendera masih disengketakan, tetapi harus dihentikan dengan letusan senjata laras panjang oleh petugas keamanan gedung DPRA.

“Berhenti mencurigai Aceh. Inilah saat yang tepat yang mesti digunakan Jakarta melihat aspirasi rakyat agar tidak lagi mempertentangkan bendera Aceh,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky seperti dikutip merdeka.com, Minggu (16/8).

Iskandar menilai, aksi pengibaran bendera bintang bulan oleh berbagai kalangan di Aceh sebagai wujud konkret apresiasi publik, yang menghendaki Pemerintah Pusat segera meluluskan pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Tidak ada yang salah. Secara hukum, qanun bendera yang menjadikan kewenangan Aceh kan sudah ada dan sudah disahkan. Di momentum sepuluh tahun perdamaian ini, publik Aceh berharap agar Jakarta segera mensahkan pemberlakuannya,” ujar Iskandar.

Single content advertisement top

Iskandar menambahkan, qanun tentang bendera Aceh telah disahkan DPR Aceh pada 2013 silam. Aturan itu, lanjutnya, disusun berdasarkan Moratorium of Understanding (MoU) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 15 Agustus 2015.

“Mestinya pemerintah pusat tidak perlu mempersoalkan lagi. Karena memang tidak ada persoalan di bendera bintang bulan, semua sudah sejalan dengan apa yang diamanatkan bersama melalui MoU Helsinki,” papar Iskandar.

Ketua Badan Legislasi DPR Aceh ini kembali mengingatkan pemerintah pusat segera menyetujui pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Sehingga tidak timbul krisis kepercayaan.

Meski demikian, mantan Ketua Tim Aceh Monitoring Mission (AMM), Pieter Feith dalam kunjungannya pada sepuluh tahun perdamaian di Aceh menyebutkan, bendera mirip dengan lambang GAM tidak dibenarkan dalam perjanjian Helsinki, apalagi digunakan di Aceh pasca perdamaian.

Peter meminta kepada kepada kedua belah pihak bisa duduk bersama membicarakan persoalan itu, agar bendera Aceh itu bisa diubah. Hal senada juga disampaikan oleh Mediator MoU Helsinki Special Advisor AMM, Juha Christensen. Menurut dia, bendera mirip dengan milik GAM tidak dibenarkan dalam MoU Helsinki. Oleh karena itu agar bendera Aceh untuk diganti.

“Dalam MoU jelas tidak dibenarkan yang mirip dengan bendera GAM, maka harus segera diganti,” ujar Juha Christensen yang sudah fasih berbahasa Indonesia.

Menurut Juha, persoalan bendera penting diselesaikan segera, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Dengan terselesaikan permasalahan ini dengan cepat, diharapkan tidak menimbulkan rasa saling tidak percaya antara kedua belah pihak. (mdk/pr)

Editor: Muhajir AF

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Memalukan, Anggota Fraksi PPP Pukul Wakil Ketua Komisi VII DPR

Gila, DPR Anggarkan Kasur Rumah Dinasnya 12 Miliyar

Related posts
Your comment?
Leave a Reply