3:11 pm - Minggu November 24, 3805

90 Persen UKM Terancam Gulung Tikar

262 Viewed Redaksi 0 respond

Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi khawatir akan lebih banyak usaha kecil menengah (UKM) gulung tikar akibat munculnya berbagai peraturan daerah (perda) yang membebani pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Sofjan menyusul terbitnya peraturan daerah (perda) di Kabupaten Subang Jawa Barat yang memberlakukan ketentuan upah minimum provinsi (UMP) pada 2014 sebesar Rp 2.200.000.

“Semua menuntut macam-macam, sementara kita tahu UKM kita semakin tidak kompetitif. Saya tidak tahu bagaimana pengusaha kecil bisa selamat (kalau perda diterapkan di semua daerah), 90% mereka (UKM) bangkrut,” jelas Sofjan, Jumat (10/5/2013).

Selain berkaca pada perda Subang, ia juga menuturkan sejumlah perda lain yang membuat pengusaha kesulitan. Disebutkan, ada satu daerah yang mengeluarkan perda bagi pengusaha untuk tidak menerima tenaga kerja dari luar daerah.

Padahal, tidak semua kompetensi yang dibutuhkan industri bisa dipenuhi di daerah lokasi industri tersebut. “Bukan main banyaknya peraturan daerah yang mengganggu pengusaha,” sesal Sofjan.

Single content advertisement top

Terkait masalah pengupahan yang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah, Sofjan meminta pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan langkah pemekaran daerah.

Dia meminta agenda pemekaran daerah diurungkan mengingat masih banyak otonomi yang berjalan pincang. “Saya tidak tahu alasannya apa, tapi menurut saya merugikan. Mungkin pertimbangan politik,” tutur dia.

Baginya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana memperbaiki aturan otonomi daerah, sehingga benar-benar bisa menumbuhkan perekonomian daerah.

Berdasarkan catatannya, selama 10 tahun terakhir hanya 15% dari otonomi daerah yang betul-betul berhasil untuk kepentingan rakyatnya. “Kalau untuk kepentingan yang lain saya nggak tahu,” imbuh Sofjan.

Akibat tidak sejalannya peraturan daerah dengan bisnis tentu akan berdampak terhadap iklim usaha di daerah tersebut. Sehingga, menurutnya yang pertama harus dibenahi adalah otonomi daerah. (Est/Nur)

Sumber: liputan6.com

Don't miss the stories followPikirReview.Com and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Inilah Daftar Gaji Pokok PNS 2013

Juli, Garuda Datangkan Pesawat Boeing 777-300ER

Related posts
Your comment?
Leave a Reply